Jumat, 06 Juli 2012

Administrasi pendidikan lengkap


ADMINISTRASI PENDIDIKAN

A.    Konsep Dasar Admistrasi Pendidikan
1.      Pengertian administrasi dan administrasi pendidikan
Sebelum menguraikan apakah administrasi pendidikan itu, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan “administrasi”.
Kata “administrasi” berasal dari bahasa latin yang terdiri atas kata ad dan ministrare. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa inggris, yang berarti “ke” atau “kepada”. Dan ministrare sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti “melayani”, “membantu”, atau mengarahkan”. Dalam bahasa inggris to administer berarti pula “mengatur”, “memelihara” (to look after), dan “mengarahkan”.
Jadi, kata “administrasi” dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan.
Administrasi pendidikan ialah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, di dalam proses administrasi pendidikan segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasi dan dikoordinasi secara efektif, dan semua materi yang diperlukan d
Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan, kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personel, materiil, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Atau secara lebih singkat dapat juga dikatakan : administrasi pendidikan ialah pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan sekolah.
Menurut para ahli
Leonard D white (1955: P.1) merumuskan sebagai "administration is a process comman to all group effort public or provaate, civil or millitaaary, large scaale or smaall scall" (administrasi adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok baik usaha pemerintah, ataupun swasta, sipil atau militer baik secara besar-besaran ataupun kecil-kecilaan)
H.A.Simon (1961:P.3) "administration can be defined aas the aactivitiesa if group cooperating to accomplish common goals" (administrasi dapat didefenisikan sebagai kegiatan kelompok orang-orang yaang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama)
Dwoght Waldo (1971:P.20) "administrasi adalah suaatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalaiteit yaang tinggi":
The Lianag Gie (1965:P.5) "administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam segenap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu". defenisi ini mendapat perubahan (1972: P.a37) yatiu peoses penyelenggaraan diganti dengan rangkaian penaataaan. kemudian lebih disempurnakan (1977:13) yaitu administraasi adalah segenap rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapaai tujuan tertentu.
S.p siagiaan (1985:P.3) "adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Parajudi Atmosudirjo (11975 : P) administrasi adalah pengendalian dan penggerakk dari suatu organisasi sedemikiaan rupa sehingga organisasi itu menjadi hidup dan bergerak menuju ketercapainya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh administrator yakni kepala organisasi.[1]
Jadi, administrasi pendidikan itu mencakup kegiatan-kegiatan yang luas, yang meliputi antara lain kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan sebagainya, yang menyangkut bidang-bidang materil, personel dan spiritual dalam bidang pendidikan pada umumnya, dan khususnya pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah.
2.      Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan
Tujuan administrasi pendidikan tidak lain adalah agar semua kegiatan itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain administrasi digunakan di dalam dunia pendidikan adalah agar tujuan pendidikan tercapai.
Seperti yang diutarakan Sergiovanni dan Carver (1975), ada empat tujuan administrasi, yaitu : efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri (adaptiveness), dan kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai criteria untuk menentukan keberhasilan suatu penyelenggaraan sekolah.
Tujuan administrasi pendidikan di sekolah adalah mempersiapkan situasi di sekolah, agar pendidikan dan pengajaran berlangsung baik, sehingga tercapai tujuan khusus sekolah tersebut, yaitu :
Supaya anak-anak tamatan suatu sekolah memiliki pengetahuan dan pengertian dasar, mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia pancasila sesuai dengan ketetapan MPRS No. IV / 1973 dan berbuat selaras dengan pengertian itu.
Supaya anak-anak tamatan suatu sekolah memiliki salah satu keterampilan atau kecakapan khusus, yang merupakan bekal untuk hidupnya dalam masyarakat.
Supaya anak-anak tamatan suatu sekolah memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kokoh serta keterampilan untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi.
Secara singkat, administrasi pendidikan di sekolah brtujuan menciptakan situasi yang memungkinkan anak mempunyai pengetahuan dasar yang kuat untuk melanjutkan pelajaran, mempunyai suatu kecakapan dan keterampilan khusus untuk dapat hidup sendiri dan dalam masyarakat, serta mempunyai sikap hidup sebagai manusia pancasila dengan pengabdian untuk pembangunan masyarakat pancasila Indonesia.[2]
3.      Hubungan administrasi dan manajemen
Koontz and Donnel (1972) " management is getting thing done through the efforts of other people" (manajemen adalah terlaksananya pekerjaan melalui orang-orang lain)
Millet (1954) "management is the process of directing and fasilitating the work of people organized informal group to achieve a desire goal" (manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorgasisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan
Davis (1951) "management is the fuction of the executive leadership any where" (manajemen adalah fungsi dari setiap kepemimpinan eksecutif dimanapun)
Kimball and Kimball (1951)"management embraces all dities and function that pertain to the provicion of necessary is to operate and the selection of the principal office "(manajemen terdiri dari semua tugas dan fungsi yang meliputi penyusunan sebuah perusahaan, pembiayaan, penetapan garis-garis besar kebijaksanaa,penyediaan semua peralatan yang diperlukan dan penyusunan kerangka organisasi serta pemilihan para pejabat terasnya.
sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen mutlak diperlukan dalam setiap bidang kegiatan usaha yang melibatkan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui kerja sama serta dengan memanfaatkan sumber-sumber lain.
Dalam penerapan adminstrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan hanya kegiatannya yang dapat dibedakan
Adminmistrasi bersifat konsep menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh sedangkan manajemen sebagai subkonsep yang bertugas melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah tertentu pada tingkat administrasi
Administrasi lebih luas dari pada manajemen karena manajemen sebagai salah satu unsurt dan merupakan inti dari administrasi sebagai pelaksana yang bersifar operasional melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut "bawahan" jadi dengan manajemen administrasi akan mencapai tujuannya[3]
B.     Perkembangan Teori Administrasi
Teori organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil bahkan pada gilirannya organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, adapun yang dimaksud masalah itu sendiri adalah segala sesuatu yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan.
Masalah yang dihadapi oleh organisasi sangat kompleks dari setiap masalah organisasi yang sangat kompleks itu memunculkan berbagai kajian untuk lebih memahami efektifitas organisasi. Dari usaha intelektual itu kemudian berkembanglah berbagai teori organisasi dengan berbagai kaidah dan rumusnya.
1.      Teori organisasi tandisional
Teori administrasi ilmiah
Teori ini dikembangkan oleh Frederick taylor (1856-1915 M) dikenal sebagai bapak managemen ilmiah, yang mendasarkan teorinya pada hasil eksperimen yang ia lakkan yang dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul the principles of scientific management sekitar tahun 1911, yang dipopulerkan oleh Louis brandeis yng berisi beberapa prinsip:
a.       Prinsip studi waktu.
b.      Prinsip hasil upah
c.       Prinsip pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan
d.      Prinsip metode kerja ilmiah
e.       Prinsip control managerial
f.       Prinsip management fungsional
Berdasarkan prinsip diatas, administrasi pendidikan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a.       Menggunakan disiplin yang keras
b.      Pemusatan pada tugas yang harus dikerjakan oleh bawahan
c.       Kurangnya hubungan interpersonal antara pekerja
d.      Aplikasi yang kaku dari system yang intensif dalam pemahaman administrasi
Teori birokrasi
Ada lima ciri dari teori birokrasi ini yaitu:
a.       Adanya pembagian tugas dan spesialisasi dari setiap individu dalam organisasi mepunyai wewenang dan juru diksi yang diatur oleh berbagai peraturan
b.      Bersifat impresioanl
c.        Dalam organisasi ada hirarki kewenangan
d.      Didasarkan atas dokumen tertulis
e.       Pembinaan pegawai berorientasi pada pengembangan karir
Birokrasi jadi tidak berfungsi bila:
a.       Orang dalam organisasi terkurung dalam bidang espesialisasi tertentu
b.      Setiap orang hanya berorientasi untuk memegang jabatan yang lebih tinggi sehinggga anggota organisasi kehilangna kebebasan pribadinya.
c.       Orientasi pertumbuhan karir menyebabkan orang mengejarnya dan melupakan unsure pelayanan organisasi
Teori klasik
Teori ilmiah dan teori birokrasi biasanya digolongkan kepada teori klasik, filley mengemukakan beberapa kelemahan dari teori klasik ini yaitu:
a.       Teori kalsik merupakan teori yang terikat waktu
b.      Bersifat deterministic
c.       Tidak memperhitungkan berbagai dimensi dalam administrasi
d.      Lebih banyak menggunakan asumsi yang lemah[4]
2.      Teori organisasi modern
Teori organisasi modern mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sitem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu system terbuka yang harus, bila ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya.
Teori modern adalah multidisiplin dengan sumbangan dari berbagai bidang sisiplin limu pengetahuan. Interaksi dinamis antar proses-proses, bagian-bagian dan fungsi-fungsi dalam suatu organisasi, maupun dengan organisasi lain, dan dengan lingkungan, merupakan inti pembahasan teori modern.
Dasar Pemikiran Teori Organsasi Modern
Teori organisasi dan manajemen modern dikembangkan sejak tahun 1950, walaupun beberapa tulisan telah di buat sebelumnya. Teori modern dalam banyak hal mendasar berbeda dengan teori klasik..
Pertama : teori klasik memusatkan pandangannya pada analisa dan deskripsi organisasi.  Teori modern, dengan tekanan pada perpaduan dan perancangan, menyediakan pemenuhan suatu kebutuhan yang menyeluruh.
Kedua : ilmu pengetahuan klasik telah membicarakan konsep koordinasi, skalar dan vertical. Teori neoklasik, sebenarnya bukan teori, mengubah teori klasik dengan menekankan pentingnya aspek perilaku manusia dalam organisasi.
Teori modern bisa disebut sebagai teori organisasi dan manajemen umum yang memadukan teori klasik dengan konsep-konsep yang lebih maju.
Teori modern menyebutkan bahwa kerja suatu organisasi adalah sengat kompleks, dinamis, multilevel, multidimentional, multivariable, dan probabilistik.
Sebagai suatu system, organisasi terdiri atas 3 unsur : (1) unsure strukturyang bersifat makro (2) unsure proses yang juga bersifat makro dan (3) unsur prilaku naggota organisasi yang bersifat mikro.
Teori Sistem Umum
Teori system umum merupakan suatu aspek analisis organisasi yang berusaha untuk menemukan kaidah-kaidah umum organisasi yang berlaku universal.
Tujuan teori sistem umum adalah penciptaan suatu ilmu pengetahuan organisasional universal dengan menggunakan elemen-elemen dan proses-proses umum seluruh system sebagai titik awal.
Ada beberapa tingkatan sistem yang harus diintegrasikan.
Kenneth Boulding mengemukakan klasifikasi tingkat-tingkat sistem sebagai berikut :
a.       struktur static
b.      sistem dinamik sederhana
c.       sistem sibernetik
d.      sistem terbuka
e.       sistem genetika social
f.       sistem hewani
g.      sistem manusiawi
h.      sistem transdental
Konsep sistem ini menjadi dasar utama analisa organisasi dalam teori organisasi modern. Teori organisasi modern mempunyai kesamaan dengan teori sistem umum dalam cara memandang organisasi sebagai sesuatu yang terintegrasi. Perbedaannya hanya terletak pada tingkatan yang dicakup dalam bahasanya. Teori sistem umum membicarakan setiap tingkatan sistem, sedangkan teori organisasi modern memusatkan diri terutama pada tingkat organisasi manusia.
Kedua teori ini, teori organisasi modern dan teori sistem umum, mempelajari :
a.       bagian-bagian dalam keseluruhan dan pergerakana individu di dalam dan di luar sistem.
b.      interaksi individu-individu dengan lingkungan yang terjadi dalam sistem.
c.       interaksi di antara individu-individu dalam sistem.
d.      masalah-masalah pertumbuhan dan stabilitas sistem.[5]
C.    Ruang Lingkup dan Fungsi Administrasi Pendidikan
1.      Ruang lingkup administrasi
Sagala (2005:19) menjelaskan cakupan administrasi pendidikan tidak hanya sekedar administrasi sekolah atau administrasi pembelajaran. Pandangan demikian adalah pandangan yang sempit. Administrasi pendidikan lebih luas dari itu, meskipun muara semua kebijakannya adalah sekolah atau satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis. Jadi administrasi pendidikan ada pada tataran pengambil kebijakan dan pada tataran satuan pendidikan. Administrasi pendidikan pada tataran pemerintah baik pusat maupun daerah berkaitan dengan anggaran pendidikan, standar kurikulum, standar ketenagaan, akreditasi sekolah, dan pelayanan kebutuhan sekolah sebagai pendidikan formal maupun pendidikan non formal yaitu pendidikan luar sekolah serta pendidikan kedinasan. Administrasi pendidikan pada satuan pendidikan berkaitan dengan penerapan teori-teori pendidikan dalam pelayanan belajar, teknik-teknik konseling belajar, manajemen sekolah, dan semua kegiatan yang mendukung dan memperlancar aktivitas-aktivitas satuan pendidikan untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan substansinya, administrasi pendidikan menurut Sutisna (1989:36) dapat  ditinjau dari dua pendekatan, yaitu pendekatan tugas dan pendekatan proses. Fokus pendekatan tugas dalam administrasi pendidikan menjawab pertanyaan apa yang harus dikerjakan oleh administrator. Studi yang dilakukan oleh Universitas OHIO, sebagaimana dilaporkan Ramseyer et.al. (1955) dalam Sutisna (1989:36-37) berhasil mengidentifikasi 9 kegiatan administrator, yaitu 1) menentukan tujuan-tujuan, 2) membuat kebijaksanaan, 3) menentukan peranan-peranan, 4) mengkoordinasikan fungsi-fungsi administratif, 5) menaksir efektivitas, 6) bekerja dengan kepemimpinan masyarakat untuk meningkatkan perbaikan dalam pendidikan, 7) menggunakan sumber-sumber pendidikan dari masyarakat, 8) melibatkan orang-orang, dan 9) melakukan komunikasi. Fokus pendekatan proses dalam administrasi pendidikan menjawab pertanyaan bagaimana administrator melakukan kegiatannya. Sears (1950) sebagaimana dikutip Said (1988:74) mengemukakan bahwa pendekatan proses dalam administrasi pendidikan merupakan satu kesatuan yang terdiri atas lima unsur, yaitu 1) perencanaan, pengorganisasian, direksi, koordinasi, dan pengontrolan. Dasuqi dan Somantri (1992:12-16) mengemukakan proses administrasi pendidikan meliputi: 1) membuat keputusan, 2) merencanakan, 3) mengorganisasikan, 4) mengkomunikasikan, 5) mengkoordinasikan, 6) mengawasi, dan 7) menilai. Morphet et.al. (1974:145) mengemukakan proses administrasi pendidikan terdiri atas tujuh komponen, yaitu 1) decision making, 2) planning, 3) organizing, 4) communicating, 5) influencing, 6) coordinating, dan 7) evaluating.
Ruang lingkup administrasi dapat pula ditinjau dari bidang garapannya.  Daryanto (1998:26) mengelompokkan ruang lingkup administrasi pendidikan menjadi tiga bidang garapan, yaitu: 1) bidang administrasi material,  2) bidang administrasi personal, dan 3) bidang administrasi kurikulum.  Dasuqi dan Somantri (1992:16-20) mengemukakan administrasi pendidikan dalam operasionalnya memiliki bidang garapan sebagai berikut:  1) program pendidikan, 2) murid atau peserta didik, 3) personil lembaga pendidikan, 4) kantor dan fasilitas lembaga pendidikan, 5) keuangan lembaga pendidikan, 6) pelayanan bantuan lembaga pendidikan, 7) hubungan lembaga dan masyarakat.
Hoy dan Miskel (2001) menjelaskan ruang lingkup materi kajian administrasi pendidikan.bersumber dari pemikiran bawa sekolah merupakan suatu sistem sosial. Sekolah sebagai sistem sosial memiliki  empat elemen atau subsistem penting, yaitu struktur, individu, budaya, dan politik.  Perilaku organisasi merupakan fungsi dari interaksi elemen-elemen ini dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Lingkungan juga merupakan aspek penting dari kehidupan organisasi; lingkungan tidak hanya menyediakan sumber bagi sistem tersebut tetapi juga menyediakan kendala dan peluang lainnya.
Menurut Hoy dan Miskel (2001) ruang lingkup materi kajian administrasi pendidikan meliputi: 1) poses belajar mengajar, 2) struktur sekolah, 3) individu, 4) budaya dan iklim sekolah, 5) kekuasaan dan politik di sekolah, 5) lingkungan eksternal sekolah, 6) efektivitas dan kualitas sekolah, 7) pembuatan keputusan, 8) komunikasi, 9) kepemimpinan.
Lunenburg dan Ornstein (2003) mengemukakan ruang lingkup administrasi meliputi 1) culture, 2) change, 3) curriculum, 4) human resources administration, 5) diversity, 6) effective teaching strategies, dan 7) supervision of instruction.  Donmoyer dan Scheurich, (1995:28) mengutip pendapat National Policy Board of Educational Administration (1989,5-7) mengemukakan terdapat tujuh area kajian dalam administrasi pendidikan, yaitu 1) societal and cultural influence on schooling, 2) teaching and learning processes and school improvement, 3) organizational theory, 4) methodologies of organizational studies and policy analysis, 5) leadership and management processes and functions, 6) policy studies and politics of education, dan 7) moral and ethical dimensions of schooling. Senada dengan pendapat di atas, The University Council for Educational Administration (UCEA), sebagaimana dikutip oleh Donmoyer dan Scheurich (1995:28) merekomendasikan enam domain kajian administrasi pendidikan, yaitu 1) school improvement, 2) organizational studies, 3) economic and financial dimensions of schooling, 4) leadership and management process, 5) policy and political studies, 6) legal and ethical dimensions of schooling.[6]
2.      Fungsi administrasi Pendidikan
a.      Perencanaan
Pada buku Profesi Manajemen yang ditulis oleh Tanri (2006;69) disebutkan bahwa,  sukses jarang hanya terjadi karena keberuntungan. Dalam jangka panjang, keberhasilan itu direncanakan. Perencanaan memungkinkan kita untuk menguasai, paling tidak memahami masa depan; dan justru tidak sebaliknya dikuasai oleh ketidakpastian masa depan.
Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu  seefisien dan seefektif mungkin (Roger A. Kauffman, 1972). Dalam setiap perencanaan meliputi beberapa kegiatan yaitu : (1) Membuat prakiraan (forecasting); (2) Menetapkan tujuan/sasaran (developing objective); (3) Menyusun strategi (developing strategies) ; (4) Membuat penugasan (tasking) ; (5) Menyusun penjadwalan (schedulling) ; (6) Menyususn anggaran (budgeting) ; (7) Membuat kebijakan (developing policies) ; (8) Membuat prosedure/proses (developing procedures /processes) .
b.      Pengorganisasian
Organisasi sesungguhnya merupakan infrastruktur atau sarana yang harus dimiliki oleh badan usaha atau lembaga apapun agar sasaran yang ingin dicapai dapat dilaksanakan melalui satu struktur yang jelas.
Fungsi pengorganisasian terdiri dari empat kegiatan, yang terkait satu sama lain meliputi : (1) mendefinisikan pekerjaan (defining work) ; (2) mengelompokkan pekerjaan (grouping work); (3) menugaskan pekerjaan (assining work); (4) mengintegrasikan pekerjaan (integrating work).
c.       Kepemimpinan
Pada dasarnya, pemimpin sudah ada sejak manusia mengenal sejarah sehingga seolah-olah kita menerimanya sebagai sesuatu yang otomatis ada. Pemimpin pada hakekatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya.
Fungsi pemimpinan terdiri dari lima kegiatan, yang terkait satu sama lain meliputi : (1) Memotivasi (motivating); (2) Berkomunikasi (communicating); (3) Mengambil keputusan (decision makaing); (4) Mengembangkan orang (developing people); dan (5) Memilih orang ( selecting people).
d.      Pengendalian  
Secara definisi, sesungguhnya pekerjaan pengendalian melibatkan upaya untuk mengtur pekerjaan yang sedang berjalan sekaligus mengevaluasi hasilnya, dengan kata lain, work-in-progress, yaitu pekerjaan yang sedang berjalan sehingga perbaikan atau koreksi masih bisa dilakukan sedini mungkin.
Fungsi pengendalian terdiri dari empat kegiatan, yang terkait satu sama lain meliputi : (1) Mengembangkan faktor sukses kritis (developing critical succes factor; (2) Kinerja Berkomunikasi (communicating performance); (3) Penilaian kinerja (assining performance); (4) Perbaikan kinerja (correcting performance).[7]
D.    Kepemimpinan Pendidikan
1.      Pengertian kepemimpinan
Guna menyikapi tantangan globalisasi yang ditandai dengan adanya kompetisi global yang sangat ketat dan tajam, di beberapa negara telah berupaya untuk melakukan revitalisasi pendidikan. Revitalisasi ini termasuk pula dalam hal perubahan paradigma kepemimpinan pendidikan, terutama dalam hal pola hubungan atasan-bawahan, yang semula bersifat hierarkis-komando menuju ke arah kemitraan bersama. Pada hubungan atasan-bawahan yang bersifat hierarkis-komando, seringkali menempatkan bawahan sebagai objek tanpa daya. Pemaksaan kehendak dan pragmatis merupakan sikap dan perilaku yang kerap kali mewarnai kepemimpinan komando-birokratik-hierarkis, yang pada akhirnya hal ini berakibat fatal terhadap terbelenggunya sikap inovatif dan kreatif dari setiap bawahan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mereka cenderung bersikap apriori dan bertindak hanya atas dasar perintah sang pemimpin semata. Dengan kondisi demikian, pada akhirnya akan sulit dicapai kinerja yang unggul.
Menyadari semua itu, maka perubahan kebijakan kepemimpinan pendidikan yang dapat memberdayakan pihak bawahan menjadi amat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, Larry Lashway (ERIC Digest, No. 96) mengetengahkan tentang Facilitative Leadership. yang pada intinya merupakan kepemimpinan yang menitikberatkan pada collaboration dan empowerment. Sementara itu, David Conley and Paul Goldman (1994) mendefinisikan facilitative leadership sebagai : “the behaviors that enhance the collective ability of a school to adapt, solve problems, and improve performance.” Kata kuncinya terletak pada collective. Artinya, keberhasilan pendidikan bukanlah merupakan hasil dan ditentukan oleh karya perseorangan, namun justru merupakan karya dari team work yang cerdas.[8]
“Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memepengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan.”[9]
Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian tugas pemimpin harus memberikan suara arahan dan bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh, dengan kata lain para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengnaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, yang akhirnya tejadi suatu hubungan timbal balik. Oleh sebab itu bahwa pemimpin diharapakan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya, kareana apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal.
2.      Teori dan sumber kepemimpinan
Teori kepemimpinan yang mendominasi pembahasan kepemimpinan sebelum tahun 1900, menjadi pendahulu munculnya teori-teori kepemimpinan yang menekankan sifat-sifat pemimpin. Untuk melengkapi pandangan tersebut , para ahli teori mulai memberikan perhatian yang lebih besar pada faktor-faktor situasional dan lingkungan. Selanjutnya , dikembangkan pula teori-teori integrasi antara manusia dan situasi, psikoanalisis, pencapaian peran, perubahan, tujuan dan berbagai kebetulan yang menyebabkan orang bisa menjadi pemimpin.
Adapun teori-teori kepemimpinan yaitu :
Teori kepemimpinan Vroom&Yetton disebut juga Teori Normatif (Normative Theory), karena mengarah suatu kepada pemberian rekomendasi tentang gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan dalam situasi tertentu. Yaitu berfokus pada tingkat partisipasi yang diperbolehkan oleh pemimpin dalam pengambilan keputusan dan seleksi pendekatan yang akan memaksimalkan manfaat yang akan didapat kelompok dan pada waktu yang bersamaan, meminimalisasi gangguan pencapaian tujuan kelompok.
Teori kepemimpinan Contingensi of Leadhership (Fiedler)
Model teori ini dikembangkan oleh Fiedler. Model ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif tergantung pada situasi yang dihadapi dan perubahan gaya bukan merupakan suatu hal yang sulit. Model ini serupa sekali dengan gaya kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard. Konsepsi kepemimpinan situasional ini melengkapi pemimpin dengan pemahaman dari hubungan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan (maturity) pengikutnya. Perilaku pengikut atau bawahan ini amat penting untuk mengetahui kepemimpinan situasional, karena bukan saja pengikut sebagai individu bisa menerima atau menolak pemimpinnya, akan tetapi sebagai kelompok, pengikut dapat menentukan kekuatan pribadi apapun yang dimiliki pemimpin. Teori-teori kontingensi berasumsi bahwa berbagai pola perilaku pemimpin (atau ciri) dibutuhkan dalam berbagai situasi bagi efektivitas kepemimpinan.
Model ini menyatakan bahwa keefektifan suatu kelompok bergantung pada :
a.       hubungan dan interaksi pemimpin dengan bawahannya
b.      sejauh mana pemimpin mengendalikan dan mempengaruhi suatu situasi.
Robert House mengemukakan Path- Goal Theory yang menyaring elemen-elemen dari penelitian Ohio State tentang kepemimpinan pada inisiating structure dan consideration serta teori pengharapan motivasi. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas seorang pemimpin didasarkan atas kemampuannya di dalam menimbulkan kepuasan dan motivasi para anggota kelompok, dengan menggunakan rancangan insentif untuk penghargaan dan hukuman bagi mereka yang berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan kelompok. Untuk mencapai tujuan tersebut seorang pemimpin diwajibkan untuk menggunakan perilaku kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan tuntutan situasi. Perilaku pemimpin akan diterima oleh anggota kelompok sejauh mereka menganggap itu sebagai sumber kepuasan langsng atau kepuasan pada masa yang akan datang.
Robert House memulai teorinya dengan formulasi awal sebagai berikut : Fungsi motivasi pemimpin terdiri dari peningkatan imbalan pribadi kepada bawahan atas pencapaian tugasnya, membuat jalan yang lebih mudah untuk mendapatkan imbalan tersebut, dengan memberi penjelasan, mengurangi hambatan, dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan kepuasan pribadi.[10]
3.      Tipe kepemimpinan
Dalam setiap realitasnya bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya terjadi adanya suatu permbedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya, hal sebagaimana menurut G. R. Terry yang dikutif Maman Ukas, bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu :
a.       Tipe kepemimpinan pribadi (personal leadership). Dalam system kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan.
b.       Tipe kepemimpinan non pribadi (non personal leadership). Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non pribadi baik rencana atau perintah juga pengawasan.
c.        Tipe kepemimpinan otoriter (autoritotian leadership). Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati.
d.      Tipe kepemimpinan demokratis (democratis leadership). Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usahan pencapaian tujuan.
e.       Tipe kepemimpinan paternalistis (paternalistis leadership). Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya.
f.       Tipe kepemimpinan menurut bakat (indogenious leadership). Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya system kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelempok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikur berkecimpung.[11]
4.      Kepemimpinan pendidikan
Kepemimpinan pendidikan yang bersifat efektif dan inovatif akan menjadikan lembaga pendidikan berkembang. Keberhasilan kepemimpinan di sekolah yaitu keberhasilan kepala sekolah sangat dipengaruhi oleh hal-hal pokok meliputi : kepribadian, keteladanan, pemahaman konsep, kompetensi manajerial, dan profesionalisme kepala sekolah. Kepala sekolah yang berhasil adalah kepala sekolah yang dapat memanfaatkan kritik, saran dan masukan dari siapapun sebagai bahan pijakan untuk maju dan memperbaiki kekurangannya.
E.     Tugas dan Tanggung jawab Kepala Sekolah
1.      Sebagai organisasi
Kemampuan seorang pemimpin mempengaruhi orang lain didukung oleh kelebihan yang dimilikinya, baik yang berkaitan dengan sifat kepribadian maupun yang berkaitan dengan keluasan pengetahuan dan pengalamannya, yang mendapat pengakuan dari orang-orang yang dipimpin. Menurut Lezotte (1991:3) sekolah yang efektif tercipta karena kepemimpinan yang diterapkan di sekolah diarahkan pada proses pemberdayaan para guru sehingga kinerja guru lebih berdasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep bersama, bukan karena suatu instruksi dari pimpinan.
Organisasi adalah suatu kebersamaan dan interaksi serta saling ketergantungan individu-individu yang bekerja ke arah tujuan yang bersifat umum dan hubungan kerja samanya telah diatur sesuai dengan struktur yang telah di tentukan.
Atau organisasi juga diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, dalam hal ini kepala sekolah sebagai organisator berarti kepala sekolah harus mampu menghimpun dan mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber material sekolah yang dimiliki agar setiap sumber daya baik manusia maupun material dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sehingga tujuan dari kegiatan pendidikan sekolah dapat berjalan lancar.
Kepala sekolah sebagai organisator juga berarti bahwa kepala sekolah itu merupakan seorang manajer (pemimpin). Menurut stoner ada delapan macam fungsi seorang menajer yang perlu dilaksanakan dalam suatu organisasi, yaitu bahwa para manajer:
a.       Kepala sekolah bekerja dengan, dan melalui orang lain, pengertian orang lain tidak lain hanya para guru, staf, siswa, dan orang tua siswa, melainkan termasuk atasan kepala sekolah, para kepala sekolah lain serta pihak-pihak yang perlu berhubungan dan bekerja sama.
b.      Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan, keberhasilan dan kegagalan bawahan adalah suatu cerminan langsung keberhasilan atau kegagalan kepala sekolah.
c.       Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan, dengan segala keterbatasan kepala sekolah harus dapat mengatur pemberian Tugas secara tepat.
d.      Kepala sekolah harus berfikir secara analitik dan konsepsional, fungsi ini berarti kepala sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui suatu analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan suatu solusi yang feasible.
e.       Kepala sekolah sebagai juru penengah, dalam lingkungan sekolah sebagai suatu organisasi, di dalamnya terdiri manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda; perangai keinginan, pendidikan dan latar belakang sosial. Sehingga memungkinkan terjadi perselisihan, di sini kepal sekolah harus turun tangan sebagai pelerai atau penengah.
f.       Kepala sekolah sebagai seorang politisi, sebagai seorang politisi, berarti bahwa kepala sekolah harus selalu berusaha meningkatkan tujuan organisasi serta mengembangkan program jauh ke depan
g.      Kepala sekolah adalah seorang diplomat, dalam peranan sebagai diplomat dalam berbagai macam pertemuan kepala sekolah adalah wakil resmi dari sekolah yang dipimpinya.
h.      Pengambil keputusan yang sulit, apabila terjadi kesulitan-kesulitan seperti: dana, persoalan pegawai, perbedaan pendapat maka kepala sekolah diharapkan berperan sebagai orang yang dapat menyelesaikan persoalan yang sulit tersebut.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai organisator / manajer seorang kepala sekolah harus memiliki 3 keterampilan:
a.       Technical skills
1)      Menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur dan teknik melakukan kegiatan khusus
2)      Kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan khusus tersebut
b.      Human skills
1)      Kemampuan dalam memahami perilaku manusia dalam proses kerjasama
2)      Kemampuan dalam memahami isi hati, sikap dan motif orang lain
3)      Kemampuan berkomunikasi secara jelas dan efektif
4)      Kemampuan menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, praktis dan diplomatis
5)      Mampu berperilaku yang dapat diterima
c.       Conseptual skills
1)      Kemampuan analisis
2)      Kemampuan berfikir rasional
3)      Ahli dan cakap dalam berbagai macam konsepsi
4)      Mampu menganalisis berbagai macam kejadian
5)      Mampu mengantisipasi berbagai perintah
6)      Mampu mengenali berbagai macam kesempatan dan problem-problem sosial
Selain kemampuan di atas seorang kepala sekolah harus mampu menimbulkan semangat bagi semua staf, guru dan siswa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta kepala sekolah juga harus mampu memberi saran dan masukan.
2.      Sebagai educator
Beberapa defenisi mengenai edukator
Edukator adalah orang yang memajukan dan meningkatkan mental, moral, psikis dan pengetahuan seseorang melalui proses mengajar dan belajar, oleh karena itu education ditegaskan sebagai proses menanamkan.
Memahami arti pendidikan harus dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, pendidikan adalah orang yang mendidik, sedangkan mendidik diartikan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran sehingga pendidikan dapat diartikan  sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.
Sebagai seorang pendidik (edukator) kepala sekolah harus mampu menanamkan, memajukan dan meningkatkan paling tidak 4 macam nilai yaitu:
a.       Mental, hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia
b.      Moral, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban atau moral yang diartikan sebagai akhlak, budi pekerti dan kesusilaan
c.       Fisik, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan penampilan manusia secara lahiriah
d.      Artistik, hal-hal yang berkaitan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan
Terakhir yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala sekolah terhadap peranannya sebagai pendidik, mencakup dua hal pokok yaitu: sasaran atau kepada siapa perilaku sebagai pendidik itu diarahkan. Sedangkan yang kedua, yaitu bagaimana peranan pendidik itu dilaksanakan
Ada 3 kelompok sasaran utama, yaitu para guru atau tenaga fungsional yang lain, tenaga administratif (staf) dan kelompok para siswa atau peserta didik. Ketiga sasaran tersebut merupakan manusia yang memiliki unsur kejiwaan dan fisik yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lain, seperti yang kita ketahui kehidupan manusia selalu dikendalikan dan ditentukan oleh faktor-faktor psikis yang ada di dalam dirinya serta kondisi fisik yang dimilikinya.
Di samping ketiga sasaran utama pelaksanaan peranan kepala sekolah sebagai pendidik, terdapat pula kelompok sasaran lain, yang tidak kalah pentingnya konstribusi mereka terhadap pembinaan kehidupan sekolah, yaitu; organisasi orang tua siswa, organisasi siswa, dan organisasi para guru
Keberhasilan ketiga organisasi tersebut dalam mewujudkan fungsinya tentu tidak dapat di lepaskan dari peranan kepala sekolah, khususnya peranan kepala sekolah sebagai pendidik. Sikap mental, moral, serta apresiasi dan persuasi positif terhadap berbagai kreasi seni. Kepala sekolah sangat berperan dan menjadi sumber motivasi yang kuat terhadap keberhasilan ketiga organisasi tersebut.
Fungsi sebagai edukator, Kepala Sekolah memiliki strategi yang tepat dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Fungsi kepala sekolah sebagai edukator adalah menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan pembinaan kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada tenaga kependidikan serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik, seperti team teaching, moving class dan mengadakan program akselerasi bagi peserta didik yang cerdas di atas normal. Menurut Wahyusumidjo (2001:12) memahami arti pendidik tidak cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam defenisi pendidik melainkan harus dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, sarana pendidikan dan bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik.
Sebagai edukator, Kepala Sekolah perlu selalu berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Dalam hal ini pengalaman akan sangat mendukung terbentuknya pemahaman tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan tugasnya. Pengalaman semasa menjadi guru, wakil kepala sekolah atau anggota organisasi kemasyarakatan sangat mempengaruhi kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan pekerjaannya, demikian pula halnya pelatihan dan penataran yang pernah diikuti.
3.      Sebagai supervisor
Supervisi adalah tugas pokok dalam administrasi pendidikan bukan hanya tugas pekerjaan para inspektur maupun pengawas saja melainkan juga pekerjaan kepala sekolah terhadap pegawai-pegawai sekolahnya. Supervisi adalah aktivitas menentukan kondisi / syarat-syarat yang essensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor berarti bahwa Ia harus meneliti, mencari dan menentukan syarat-syarat mana saja yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya. Kepala sekolah harus dapat meneliti syarat-syarat mana saja yang telah ada dan tercukupi, dan mana yang kurang maksimal.
Prinsip-prinsip supervisi untuk menjalankan tindakan-tindakan supervisi sebaiknya, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a.       Supervisi hendaknya bersifat konstruktif, yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus menimbulkan dorongan untuk bekerja.
b.      Supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya (realistis, mudah dilaksanakan).
c.       Supervisi harus dapat memberi perasaan aman pada guru-guru / pegawai sekolah yang disupervisi.
d.      Supervisi harus sederhana dan informal dalam pelaksanaannya.
e.       Supervisi harus didasarkan pada hubungan professional bukan atas dasar hubungan pribadi.
f.       Supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan sikap dan mungkin prasangka guru-guru atau pegawai sekolah.
g.      Supervisi tidak bersifat mendesak (otoriter), karena dapat menimbulkan perasaan gelisah atau antisipasi dari guru atau pegawai.
h.      Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan atau kekuasaan pribadi.
i.        Supervisi tidak boleh bersifat mencari kesalahan dan kekurangan.
j.        Supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh cepat merasa kecewa.
k.      Supervisi hendaknya bersifat preventif, korektif dan kooperatif
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan supervise
a.       Lingkungan masyarakat di mana sekolah berada
b.      Besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah
c.       Tingkat dan jenis sekolah
d.      Keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia
e.       Kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu sendiri
Supervisi pada dasarnya pelayanan yang disediakan oleh kepala sekolah untuk membantu para guru dan karyawan agar menjadi semakin cakap/terampil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. (http://aanchoto.com/2010/10/peranan-kepala-sekolah/)
Supervisi adalah usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam membantu guru-guru agar semakin mampu mewujudkan proses belajar mengajar. Di samping itu termasuk juga dalam kegiatan melakukan usaha-usaha membantu pegawai non guru agar semakin mampu melaksanakan tugas administrative yang menunjang peningkatan daya dan hasil guna.
Supervisi kepala sekolah adalah menilai kemampuan setiap personil sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, guna membantu yang bersangkutan melakukan perbaikan-perbaikan bilamana diperlukan, dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan atau kelemahan masing-masing dalam bekerja agar diatasi dengan usaha sendiri. Dengan kata lain tujuan supervisi kepala sekolah adalah menumbuhkan kesadaran guru / pegawai untuk berusaha dengan kemampuan sendiri memperbaiki kekurangan atau kelemahannya dalam melaksanakan tugas, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan kepala sekolah.
Sebagai supervisor, Kepala Sekolah mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Menurut Sahertian (2004:19) bahwa supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar yang lebih efektif. Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih cermat melaksanakan pekerjaannya. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan khususnya guru, disebut supervisi klinis, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran efektif. Kepala sekolah sebagai supervisor perlu memperhatikan prinsip-prinsip: (1) hubungan konsultatif, kolegial dan bukan hirarkis; (2) dilaksanakan secara demokratis; (3) berpusat pada tenaga kependidikan; (4) dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan; dan (5) merupakan bantuan profesional.

F.     Tugas dan Tanggung Jawab Guru
1.      Sebagai administrator pendidikan
Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur.
Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Partisipasi guru dalam administrasi sekolah sangat penting dan menjadi keharusan. Partisipasi dimaksud hendaknya ditafsirkan sebagai kesempatan-kesempatan kepada para guru dan kepala sekolah untuk member ikan contoh tentang bagaimana demokrasi dapat diterapkan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan.
Penerapan demokrasi dalam administrasi sekolah hendaknya diartikan bahwa administrasi sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan kepemimpinan, dengan itu tujuan-tujuan sekolah dan cara-cara untuk mencapainya dikembangkan dan dijalankan.[12]
2.      Sebagai edukator dan konselor
Salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembelajaran di kelas adalah guru. Tugas guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Sebagai pengajar guru merupakan peranan aktif (medium) antara pesta didik dengan ilmu pengetahuan. Mengenai tugas guru, ahli-ahli pendidikan Islam juga ahli pendidikan Barat telah sepakat bahwa tugas guru ialah mendidik. Mendidik adalah tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan, dan lain-lain.    Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh guru adalah mengajak orang lain berbuat baik. Tugas tersebut identik dengan dakwah islamiyah yang bertujuan mengajak umat Islam untuk berbuat baik. Di dalam Al-Qur’an Ali Imran ayat 104 Allah berfirman: “Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
Seorang guru yang ideal seyogyanya dapat berperan sebagai:
a.       Konservator (Pemelihara). Sistem nilai yang merupakan sumber norma kecerdasan.
b.      Inovator (Pengembang). Sistem ilmu pengetahuan.
c.       Transmitor (Penerus). Sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik
d.      Transformator (Penterjemah). Sistem-sistem nilai tersebutmelalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya dalam proses interaksi dengan sasaran didik.
e.       Organisator (Penyelenggara). Terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan,baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya) maupun secara moral(kepada sasaran didik,serta Tuhan yang menciptakannya).
3.      Sebagai supervisor
Konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Wiles (1967) sebagai berikut : “Supervision is assistance in the devolepment of a better teaching learning situation”. Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar (goal, material, technique, method, teacher, student, an envirovment). Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi. Dengan demikian layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
Konsep supervisi tidak bisa disamakan dengan inspeksi, inspeksi lebih menekankan kepada kekuasaan dan bersifat otoriter, sedangkan supervisi lebih menekankan kepada persahabatan yang dilandasi oleh pemberian pelayanan dan kerjasama yang lebih baik diantara guru-guru, karena bersifat demokratis. Istilah supervisi pendidikan dapat dijelaskan baik menurut asal usul (etimologi), bentuk perkataannya (morfologi), maupun isi yang terkandung dalam perkataan itu ( semantik).
Di abad sekarang ini,  yaitu era globalisasi dimana semuanya serba digital, akses informasi sangat cepat dan persaingan hidup semakin ketat, semua bangsa berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hanya manusia yang mempunyai sumber daya unggul dapat bersaing dan mempertahankan diri dari dampak persaingan global yang ketat. Termasuk sumber daya pendidikan. Yang termasuk dalam sumber daya pendidikan yaitu ketenagaan, dana dan sarana dan prasarana.
Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tataran institusional dan eksperiensial, sehingga upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek “guru” dan tenaga kependidikan lainnya yang menyangkut kualitas keprofesionalannya maupun kesejahteraan dalam satu manajemen pendidikan yang professional.
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di lingkungan pendidikan dasar adalah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif, yaitu sikap yang menciptakan situasi dan relasi di mana guru-guru merasa aman dan diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri. Untuk itu, supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, fakta yang objektif (Sahertian, 2000:20).
Supandi (1986:252), menyatakan bahwa ada dua hal yang mendasari pentingnya supervisi dalam proses pendidikan.
a.       Perkembangan kurikulum merupakan gejala kemajuan pendidikan. Perkembangan tersebut sering menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tersebut memerlukan penyesuaian yang terus-menerus dengan keadaan nyata di lapangan. Hal ini berarti bahwa guru-guru senantiasa harus berusaha mengembangkan kreativitasnya agar daya upaya pendidikan berdasarkan kurikulum dapat terlaksana secara baik. Namun demikian, upaya tersebut tidak selamanya berjalan mulus. Banyak hal sering menghambat, yaitu tidak lengkapnya informasi yang diterima, keadaan sekolah yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum, masyarakat yang tidak mau membantu, keterampilan menerapkan metode yang masih harus ditingkatkan dan bahkan proses memecahkan masalah belum terkuasai. Dengan demikian, guru dan Kepala Sekolah yang melaksanakan kebijakan pendidikan di tingkat paling mendasar memerlukan bantuan-bantuan khusus dalam memenuhi tuntutan pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum.
b.      Pengembangan personel, pegawai atau karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus-menerus dalam suatu organisasi. Pengembangan personal dapat dilaksanakan secara formal dan informal. Pengembangan formal menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan melalui penataran, tugas belajar, loka karya dan sejenisnya. Sedangkan pengembangan informal merupakan tanggung jawab pegawai sendiri dan dilaksanakan secara mandiri atau bersama dengan rekan kerjanya, melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan ilmiah, percobaan suatu metode mengajar, dan lain sebagainya.[13]
G.    Administrasi Tata Usaha
1.      Arti dan fungsi tata usaha
Tata usaha adalah adalah kegiatan yang dilakukan meliputi, membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrasturcture sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan dan hubungan masyarakat (Sumber: hasil rapat Kepala Tata Usaha di Bogor: 1996).
Sedangkan menurut Moch. Rifai (1987: 51) dalam Baharudin (2004: 215) administrasi tata usaha adalah salah satu kegiatan administrasi pendidikan di sekolah. Dalam bahasa Inggris istilah tata usaha di sebut dengan “clerical work” office menegement or recording and report system. Yang mengandung pengertian yaitu kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, penmgumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membentu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut.
2.      Ciri-ciri tata usaha
a.       Menghimpun: yaitu kegiatan-kegiatan mencari data, mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada, sehingga siap untuk dipergunakan bilamana diperlukan.
b.      Mencatat: yaitu kegiatan membubuhkan dengan pelbagai peralatan tulis keterangan yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan. Dalam perkembangan teknologi modern, maka dapat termasuk alat-alat perekam suara.
c.       Mengolah: bermacam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna.
d.      Menggandakan: yaitu kegiatan memperbanyak dengan pelbagai cara dan alat.
e.       Mengirim: yaitu kegiatan   menyampaikan dengan pelbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak lain.
f.       Menyimpan: yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman.
3.      Ruang lingkup tata usaha
Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam sekolah untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan.
Surat memegang peranan penting dalam organisai sekolah karena ternyata tidak hanya berfungsi sebagai alat tata usaha, melainkan juga berfungsi sebagai alat dan bukti komunikasi/informasi.
Berbicara tentang surat, maka dapat kita tinjau melalui jenis surat:
a.       Surat Dinas
b.      Nota Dinas
c.       Memorandum (memo)
d.      Surat pengantar
e.       Surat kawat
f.       Surat edaran
g.      Surat keputusan
h.      Surat undangan
i.        Surat Instruksi
j.        Surat Tugas
k.      Surat Pengumuman
H.    Administrasi Ketenagaan/Personalia
1.      Rekrutmen ketenagaan
Rekrutmen pegawai/pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan dengan kegiatan rekrutmen pegawai yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap.
2.      Penempatan ketenagaan
Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan ini merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Juga tindakan penempatan ini merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan (kerjakan) dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu suatu prinsip yang mengatakan “the right man on the right place” (orang yang tepat pada tempat yang tepat) haruslah dipenuhi. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi (perpindahan pegawai) dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi.
Penetapan atas calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia/ kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Artinya tenaga-tenaga kependidikan yang baru diterima itu, merupakan tenaga-tenaga yang paling baik menurut standar seleksi yang ditetapkan. Kecuali seleksi untuk maksud-maksud promosi atau mutasi, berdasarkan standar, seleksi ini memungkinkan keputusan penerimaan tidak memperlihatkan terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan walaupun dilihat dari jumlah pelamar sangat memungkinkan melebihi jumlah yang dibutuhkan. Biasanya hal ini terjadi karena sebagian pelamar tidak dapat memenuhi standar seleksi yang ditentukan. Terhadap para pelamar yang tidak dapat diterima itu, sebaiknya diberitahu secara tertulis beserta alasan-alasannya. Suatu proses seleksi yang telah diselenggarakan sebenarnya belum menjamin bahwa produktivitas segera diperoleh karena memang tenaga baru yang belum dipekerjakan. Namun demikian, seleksi seharusnya memperlihatkan bahwa potensi organisasi menjadi lebih besar dan lebih kuat.
3.      Pemanfaatan dan pembinaan ketenagaan
Yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan mutu serta efisiensi kerja seluruh tenaga kerja personalia yang berada di lingkungan sekolah baik tenaga edukatif maupun administratif. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini tidak hanya menyangkut aspek kemampuan tetapi juga menyangkut karier pegawai. Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuain tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut (the right man on the right place).
4.      Kode etik tenaga kependidikan
a.       Pendidik berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses pembelajaran.
b.      Pendidik menjalin hubungan dengan peserta didik dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
c.       Pendidik menjunjung harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
d.      Pendidik bertindak dan memandang semua peserta didiknya secara adil.
e.       Pendidik berusaha membina hubungan dengan kerjasama yang efektif dengan dan efisien dengan orang tua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan di SMP Negeri 1 Sikur.
f.       Pendidik menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sikur.
g.      Pendidik saling membimbing antar sesama rekan sejawat.
h.      Pendidik tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik, orang tua/wali dengan cara-cara melanggar norma sosial, kebudayaan, moral dan agama.
i.        Pendidik tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik, orang tua/wali untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
j.        Semua Pendidik SMP Negeri 1 Sikur dilarang untuk mengkordinir maupun melakukan penjualan buku baik langsung  maupun tidak langung.
k.      Semua Pendidik dilarang menarik dana dari peserta didik untuk pengadaan soal ulangan harian.
l.        Semua Pendidik dilarang memungut biaya dari peserta didik untuk biaya tambahan pelajaran (Les).
m.    Tenaga kependidikan dilarang untuk menjual buku kepada siswa baik langsung maupun tidak langsung.
n.      Tenaga kependidikan dilarang mengkordinir penarikan dana untuk pengadaan tambahan pelajaran / les.
o.      Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang untuk melakukan perbuatan asusila yang dapat mencemarkan nama baik sekolah.
p.      Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan perselingkuhan kedekatan hubungan lain jenis baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang dapat mencemarkan nama baik sekolah.
q.      Pendidik maupun tenaga kependidikan dilarang memberitahukan kepada pihak luar hasil keputusan rapat yang menyangkut kenaikan kelas maupun ujian sebelum pengumuman resmi.
I.       Administrasi Keuangan Sekolah
1.      Perencanaan keuangan sekolah
Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan  berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah.  Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. 
Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991).
Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan  Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.[14]
Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat. Untuk mencapai hal-hal seperti di atas maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:[15]
a.       Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
b.      Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
c.       Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2.      Pengelolaan keuangan sekolah
Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dalam tataran pengelolaan Vincen P Costa (2000 : 175) memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik.Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa.
Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:
a.         Perencanaan anggaran
b.        Strategi mencari sumber dana sekolah
c.         Penggunaan keuangan sekolah
d.        Pengawasan dan evaluasi anggaran
e.         Pertanggungjawaban
3.      Pertanggungjawaban keuangan sekolah
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat
J.      Administrasi Sarana dan prasarana Pendidikan
1.      Pengertian sarana dan prasarana
Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Adapun, prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.
2.      Pengadaan saranan dan prasarana
Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya, antara lain :
a.       Pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar.
b.      Pengadaan bangunan bisa dilakukan dengan membangun bangunan baru, membeli bangunan, menyewa bangunan atau pun menerima hibah bangunan.
c.       Pengadaan perabot, Pengadaan sarana pendidikan, alat-alat kantor dan Alat Tulis Kantor (ATK) bisa dilakukan dengan cara membeli, menerbitkan sendiri, dan menerima bantuan/ hadiah/ hibah.
d.      Pengadaan kendaraan atau alat transportasi bisa dilakukan dengan membeli, menerima bantuan dan lain lain.
3.      Pemeliharaan sarana dan prasarana
Pemeliharaan atau perawatan adalah kegiatan rutin untuk mengusahakan agar barang tetap dalam kegiatan baik dan berfungsi dengan baik juga. Kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan menurut ukuran waktu dan ukuran keadaan barang (setiap hari, secara berkala atau jangka waktu tertentu sesuai dengan petunjuk penggunaan). Pemeliharaan dapat dilakan oleh pemegangnya / penanggungjawabnya.
Pada prinsipnya kegiatan pemeliharaan dilakukan agar setiap sarana dan prasarana itu senantiasa siap pakai dalam prosem belajar mengajar. Aktivitas, kreativitas dan rasa tanggung jawab adalah kunci dari keberhasilan kegiatan pemeliharaan.
4.      Inventarisasi sarana dan prasarana
Inventarisasi berasal dari kata “inventaris” (latin ; inventarium) yang berarti daftar barang-barang, bahan dan sebagainya. Jadi inventarisasi merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar barang-barang / bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku.
Inventarisasi ini dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara (swasta). Inventarisasi juga memberikan masukan (input) yang berharga / berguna bagi efektifitas pengelolaan sarana dan prasarana seperti perencanaan, analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitasi dan penghapusan.
5.      Penghapusan sarana dan prasarana
Bila besarnya biaya rehabilitasi sesuatu barang inventaris telah tidak sesuai dengan daya pakainya, artinya bila biaya rehabilitasinya terlalu besar sedang daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris.
Proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan / menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut penghapusan.
Penghapusan sebagai salah satu fungsi administrasi sarana pendidikan mempunyai arti :
a.       Mencegah kerugian atau pemborosan dari biaya perbaikan
b.      Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris
c.       Membebaskan satuan organisasi dalam pengurusan barang yang tidak produktif lagi.
d.      Membebaskan ruangan atau perkarangan kantor dari penumpukan barang yang tidak di pergunakan.
Sedangkan jenis-jenis penghapusan ada dua yaitu
a.       Menghapus dengan menjual barang-barang melalui Kantor Lelang Negara
b.      Pemusnahan[16]
K.    Administrasi Kurikulum
1.      Pengertian administrasi kurikulum
Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh untuk membantu, melayani, dan mengarahkan serta membina secara kontinyu situasi belajar mengajar, agar berjalan efektif dan efesien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
2.      Kegiatan administrasi kurikulum
Gunawan (1996:80) menjelaskan bahwa, secara operasional kegiatan administrasi kurikulum dapat di identifikasikan menjadi tiga kegiatan pokok yakni; 1. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik, 2. Kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, dan 3. Kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademika atau warga sekolah. Disamping itu Sabri (2000) menambahkan kegiatan lain yang menyangkut administrasi kurikulum yakni; kegiatan yang menyangkut proses belajar mengajar (PBM), karena kegiatan ini erat kaitannya dengan ketiga kegiatan pokok di atas. Untuk lebih memahami apa dan bagaimana sebenarnya kegiatan administrasi itu, dapat dilihat dari uraian dibawah ini.
a.      Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik
1)      Pembagian tugas guru yang dijabarkan dari struktur program pengajaran, dan ketentuan tentang beban mengajar wajib guru.
2)      Tugas guru dalam mengikuti jadwal pelajaran.
3)      Tugas guru dalam kegiatan PBM
b.      Kegiatan yang berhubungan dengan tugas peserta didik atau siswa
Demi suksesnya proses belajar mengajar, seorang siswa atau peserta didik harus kreatif dalam menyusun jadwal, kapan waktu belajar dan kapan waktu untuk bermain atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.
c.       Kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademis
Merupakan kegiatan untuk mensinkronisasi segala kegiatan sekolah, yang kurikuler, ekstra- kurikuler, akademik atau non-akademik, hari libur dan sebagainya.
d.      Kegiatan yang menyangkut proses belajar mengajar (PBM)
1)      Penyusunan rencana kerja tahunan, semesteran, bulanan dan mingguan.
2)      Penyusunan jadwal pelajaran.
3)      Penyusunan jadwal ulangan dan ujian.
4)      Penyusunan daftar buku dan alat pelajaran yang akan digunakan dalam berbagai kegiatan belajar.
5)      Penyusunan norma penilaian.
6)      Pencatatan dan pelaporan hasil-hasil kegiatan dan prestasi belajar siswa.
7)      Penyusunan rencana dan kegiatan “belajar di dalam sekolah” dan “belajar di luar sekolah”.
3.      Pelaksanaan kurikulum
Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhanapun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat tetapi kemampuan, semangat dan dedikasi gurunya rendah. Sukmadinata (2007:119) menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum, antara lain :
a.       Pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum,
b.      Kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik, dan
c.       Kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran.[17]
L.     Administrasi Humas
1.      Pengertian humas pendidikan
Hubungan Masyarakat, atau sering disingkat humas (bahasa Inggris : public relation) adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik, sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu / organisasi. Sebagai sebuah profesi. mendidik, meyakinkan, akan sesuatu atau membuat masyarakt mengerti dan menerima sebuah institusi. Seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program – program sebuah institusi dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya – upayanya mempertahankan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya.
2.      Komponen-komponen humas
a.       kegiatan konseling
b.      penelitian
c.       hubungan dengan media
d.      pulbisitas
e.       hubungan dengan komunitas
f.       kegiatan masyarakat
g.      kegiatan pemerintah
h.      kejadian yang berkenaan dengan manajemen
i.        hubungan industry
j.        hubungan keuangan
k.      hubungan multikultur
l.        peristiwa khusus
m.    komuniksi pemasaran
3.      Jenis-jenis humas
a.       Kegiatan Eksternal
Kegiatan ini selalu berhubungan atau ditujukan kepada instansi atasan dan masyarakat di luar sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan dalam hal ini yakni:
1)      Indirect act adMalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyar\akat melalui perantara media tertentu seperti misalnya: informasi lewat televisi, penyebaran informasi lewat radio, penyebaran informasi melalui media cetak, pameran sekolah dan berusaha independen dalam penerbitan majalah atau buletin sekolah.
2)      Direct act adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui tatap muka, misalnya: rapat bersama dengan komitte sekolah, konsultasi dengan tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu dan sebagainya.
b.      Kegiatan Internal
Kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam, sasarannya adalah warga sekolah yang bersangkutan yaitu para pendidik, karyawan, dan peserta didik. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan dua kemungkinan yakni:
1)      Indirect act adalah kegiatan internal melalui penyampaian informasi melalui surat edaran; penggunaan papn pengumuman di sekolah; penyelenggaraan majalah dinding; menerbitkan buletin sekolah untuk dibagikan pada warga sekolah; pemasangan iklan/pemberitahuan khusus melalui mass media; dan kegiatan pentas seni.
2)      Direct act adalah kegiatan internal yang dapat berupa: rapat dewan guru; upacara sekolah; karyawisata/rekreasi bersama; dan penjelasan pada berbagai kesempatan.
4.      Tujuan kerjasama sekolah dan masyarakat
Sebagai bahan perbandingan, anda dapat mempelajari tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat yang dikemukakan oleh L. Hagman sebagai berikut:
a.       Untuk memperoleh bantuan dari orang tua murid/masyarakat.  Untuk melaporkan perkembangan dan kemajuan, masalah dan prestasi-prestasi yang dapat dicapai sekolah.
b.      Untuk memajukan program pendidikan.
c.       Untuk mengembangkan kebersamaan dan kerjasama yang erat, sehingga segala  permasalahan dan lain-lain dapat dilakukan secara bersama dan dalam waktu yang tepat.
5.      Prinsip hubungan sekolah dan masyarakat
Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat/orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan di bawah ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian.
Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut:
a.       Integrity
Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non akademik.
b.      Continuity.
Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat, harus dilakukan secara terus menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat jangan hanya dilakukan secara insedental atau sewaktu-waktu, misalnya hanya 1 kali dalam satu tahun atau sekali dalam satu semester/caturwulan, atau hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua/masyarakat.
c.       Coverage
Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat dan up to date. Lengkap artinya tidak satu informasipun yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat/orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan (progress) sekolah dimana anaknya belajar
d.      Simplicity (Kesederhanaan)
Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi (sekolah) dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar (masyarakat setempat).
e.       Constructiveness (Konstuktif)
Prinsip ini juga berarti dalam penyajian informasi hendaknya obyektif tanpa emosi dan rekayasa tertentu, termasuk dalam hal ini memberitahukan kelemahan-kelemahan sekolah dalam memacu peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Prinsip ini juga berarti bahwa informasi yang disajikan kepada khalayak sasaran harus dapat membangun kemauan dan merangsang untuk berpikir bagi penerima informasi.
f.       Adaptability (Penyesuaian)
Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya (culture) dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya saja masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan (home visit) pada pagi hari.
6.      Penyelenggaraan humas pendidikan
a.       Memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya.
b.      Membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya.
c.       Membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu.
d.      Membantu pemimpin dalam mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelaksanaaan kepada masyarakat sebagai akibat dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar, yang ternyata menumbuhkan harapan untuk penyempurnaaan kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi.
e.       Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan.
f.       Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerja sama.
g.      Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan.
h.      Menunjukkan pergantian keadaan pendapat umum.
i.        penyelenggaraan rapat komite sekolah
j.        kerja sama dengan komite sekolah
k.      kerjasama dengan pengurus yayasan
l.        kerjasama dengan mass media
m.    kerjasama antar sekolah
n.      pengelolaan kesejahteraan warga sekolah
o.      pengembangan usaha koperasi sekolah
p.      kerjasama mencari donatur/mengembangkanusaha dana
q.      mengelola laporan bidang kurikulum,bidang kesiswaan,bidang kepegawaian dan bidang sarana prasarana.[18]
M.   Administrasi Layanan Khusus
1.      Pengertian administrasi layanan khusus
Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar dikelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
2.      Jenis-jenis khusus
Ada beberapa jenis layanan khusus, tetapi hanya 3 jenis yang akan dibahas dalam bagian ini. Jenis-jenis layanan khusu yang dimaksud adalah:
a.       Perpustakaan sekolah
Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan  tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendinikan pada umumnya. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah, yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan diatas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah.
b.       Pengelolaan bahan pustaka
Sebelum bahan pustaka dapat dipinjamkan kepada pengunjung bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Proses pengolahan bahan pustaka tersebut melalui tahap-tahap berikut:
1)      Klasifikasi
2)       Katalogisasi
3)      pemberian stempel
4)      pemberian nomor buku
5)      pengaturan buku dirak
c.        labolatorium.
Labolatorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat dimana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti pratikum, observasi, penelitian, demokrasi dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar.[19]
N.    Otonomi Pendidikan
1.      Latar belakang otonomi pendidikan
Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.
Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (nature) pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan.
Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahalnya biaya pendidikan.
Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.
2.      Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management)
Menurut Wardiman Djajonegoro (1995) bahwa kualitas pendidikan dapat ditinjau dan segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dan segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan  disebut berkualitas dan segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut : a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning task) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (learning and learning), c)  hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja.
Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya. Menurut Penelitian Simmons dan Alexander  (1980) bahwa ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku pelajaran dan buku bacaan serta pekerjaan rumah. Dari hasil penelitian ini tampak dengan jelas bahwa akhir penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak pada bergantinya kurikulum, kemampuan manajemen dan kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah daerah, tetapi lebih kepada faktor-faktor internal yang ada di sekolah, yaitu peranan guru, fasilitas pendidikan dan pemanfaatannya. Kepala Sekolah sebagai top manajemen harus mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki untuk dapat mengelola semua infrastruktur yang ada demi pencapaian kinerja yang maksimal.
Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan  secara bersama-sama; salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.
3.      Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community Based Education)
Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai Brain Trust atau Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.[20]


[1] http://rachmayantitihan-amma.blogspot.com/
[2] http://aanchoto.com/2010/10/konsep-dasar-administrasi-pendidikan/
[3] http://rachmayantitihan-amma.blogspot.com/
[4] http://bennvii.blogspot.com/2010/11/perkembangan-teori-administrasi.html
[5] http://damasandhika.blogspot.com/2011/02/bab-iv-teori-organisasi-modern.html
[6] http://rastodio.com/pendidikan/pengertian-dan-ruanglingkup-administrasi-pendidikan.html
[7] http://agung.blog.stisitelkom.ac.id/2011/12/28/fungsi-fungsi-administrasi-pendidikan/
[8] http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/10/kepemimpinan-pendidikan/
[9] Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung : Rosdakarya, 1996) h. 88.
[10] http://uwiemolor.wordpress.com/2009/11/10/teori-teori-kepemimpinan/
[11] Maman Ukas, Manajemen Konsep, Prinsip, dan Aplikasi, (Bandung : Ossa Promo, 1999) h. 261-262.
[12] http://indramunawar.blogspot.com/2009/06/fungsi-dan-tanggung-jawab-guru-sebagai.html
[13] http://makalahkumakalahmu.net/2009/03/30/pentingnya-supervisi-pendidikan-sebagai-upaya-peningkatan-profesionalisme-guru/
[14] Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Manajemen Keuangan. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama
[15] Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
[16] http://gudangmaterikuliah.blogspot.com/2012/05/administrasi-sarana-dan-prasarana.html
[17] http://edukasi.kompasiana.com/2011/12/24/administrasi-kurikulum/
[18] http://aanchoto.com/2010/12/administrasi-humas/
[19] http://yasinta-adilah.blogspot.com/2012/04/administrasi-ketata-usahaan-dan-layanan.html
[20] http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi_pendidikan.html

Tidak ada komentar: